Saham Freeport untuk Masyarakat Papua Disarankan Dikelola Khusus

Bisnis, Jakarta - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berharap pemerintah menyiapkan lembaga khusus untuk mengelola saham Freeport yang akan diserahkan kepada masyarakat adat Papua. Direktur Eksekutif KPPOD, Robert E. Jaweng, mengungkapkan pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus yang nantinya akan memantau dan mengelola jatah suku-suku di Papua tersebut atas saham Freeport sebesar 5 persen.

"Isu yang sangat penting adalah bagaimana mengelola anggaran yang ada sehingga tidak menumbuhkan sisi konsumerisme," jelasnya, Jumat, 10 Maret 2017. 

Baca : Transisi Blok Mahakam ke Pertamina Terganjal Masalah Pajak

Oleh sebab itu, dia menyarankan, lembaga tersebut seharusnya dari pihak non-pemerintah. Adapun jika pemerintah yang  mengelola, dia tidak yakin dengan pemerintah Papua, karena pemerintah daerah di sana banyak dinaungi oleh elit  politik.  "Lembaga ini, lanjutnya, harus diawasi dan dipimpin oleh tenaga ahli profesional," ujarnya.

Baca : Pemerintah Buka Kesempatan Investasi di Nusakambangan

Direktur Core Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah lebih baik memberikan dalam bentuk program pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama bersama pemerintah daerah. "Kalau dalam bentuk saham tidak yakin akan betul-betul digunakan dengan tepat untuk masyarakat," paparnya.

Dia mengkhawatirkan jika pembagian saham salah sedikit bisa muncul konflik karena hubungan antar suku yang sensitif.

BISNIS.COM