Pengembara Dibanua Hollings

Nasional , Solo - UNS (Universitas Sebelas Maret) Surakarta menganugerahi penghargaan di bidang budaya kepada budayawan Goenawan Mohamad dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-41, Sabtu, 11 Maret 2017. Goenawan Mohamad dinilai memiliki jasa yang besar di dunia budaya sehingga menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Budhaya. Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta para pejabat di lingkungan UNS. Sebelum menggelar sidang senat, tamu undangan juga menghadiri pembukaan museum serta melakukan uji coba bus listrik di kampus tersebut. Baca juga: Goenawan Mohamad Luncurkan Buku Puisi 'Fragmen' Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Budhaya diberikan kepada tokoh yang memiliki andil dalam dunia budaya. "Kiprah Goenawan Mohamad di bidang pengembangan budaya sudah tidak diragukan lagi," katanya di Aud

Nasional – Jawa Barat memiliki beberapa inovasi yang diharapkan bisa mendorong provinsi ini meraih juara pertama Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Pada APN 2016 lalu,  provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Heryawan ini  berada di posisi kedua terbaik setelah Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta di nomor tiga. Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengungkapkan hal itu saat menerima tim APN 2017 tahap II dari Kementerian PPN/Bappenas RI di   Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Jumat (10/3). Menurut dia, ada beberapa inovasi yang dapat  mendorong Jabar meraih posisi pertama, di antaranya, program e-Samsat,  TPP berbasis kinerja, dan program Simpatik di perijinan.  “Saya berharap ketiga inovasi ini bisa mengangkat posisi Jawa Barat di posisi  pertama,”  kata dia. Penilaian Tahap II ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk verifikasi terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi. Tahapan penilaian ada tiga, yakni, taha

Nasional , Batulicin - Masyarakat adat Dayak Meratus mendesak Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, menghentikan aktivitas PT Jhonlin Agro Mandiri menggusur tanah adat milik Suku Dayak Meratus di lereng Pegunungan Meratus, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tokoh adat Dayak Meratus di Komunitas Adat Tuyan, Miso mengatakan warga keturunan suku Dayak sudah mendiami kawasan itu secara turun-temurun, jauh sebelum pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu. Mereka hidup dengan bercocok tanam di sela-sela hutan di lereng Pegunungan Meratus yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu. Baca juga: Suku Dayak Terbelah Soal Meratus Jadi Taman Nasional “Bupati itu diharapkan mengayomi hak-hak masyarakat adat. Kami memilih Bupati Mardani untuk melindungi hak-hak kami. Sudah selayaknya bupati mempertahankan hak-hak kami dari perilaku penggusuran. Bupati itu bukan milik perusahaan,” ujar Miso kepada Tempo , Sabtu, 11 Maret 2017. Miso

Nasional , Jakarta - Presiden Joko Widodo mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap nama-nama besar yang disebutkan dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Asas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK," kata Jokowi, Sabtu, 11 Maret 2017, seusai membuka acara pameran mebel dan kerajinan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Daftar nama penerima uang korupsi proyek KTP elektronik itu menyebutkan nama Yasonna M Laoly, Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya anggota Komisi II DPR RI. Presiden berharap proses hukum perkara korupsi itu berjalan dengan benar. Presiden yakin KPK bisa menyelesaikan kasus itu dengan baik. "Saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini." Baca: Kasus E-KTP, ICW Minta KPK Jerat Aktor Krusial Mantan Penasihat KPK Ini Minta Tjahjo Kumolo Stop Proyek E-KTP  Proyek e-KTP menghabiskan anggaran negara sebesar Rp5,9 triliun. Kerugian negara akibat korupsi yang

Nasional , Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk mencari tersangka lain kasus korupsi KTP Elektronik (E-KTP). KPK saat ini baru mengantarkan dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka ke persidangan, yakni Irman dan Sugiharto. "KPK jangan andalkan putusan pengadilan, tapi perkuat proses investigasi, artinya kalau ada bukti kuat tak usah menunggu (untuk) penetapan tersangka baru," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2017. Penetapan tersangka baru, menurut dia bisa dimulai dengan menginvestigasi pihak yang kabarnya telah memulangkan uang hasil pengadaan proyek KTP. "Bisa berangkat dari orang yang menerima dan mengembalikan uang ke DPR RI," kata Emerson. Dia pun meminta semua pihak tak mengabaikan nama-na

Nasional , Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan proram KTP elektronik menghadapi problem besar akibat perkara korupsi. Korupsi membuat sistem yang ingin dibangun menjadi kacau. "Sekarang sistemnya menjadi bubrah semua gara-gara anggarannya dikorupsi," kata Presiden, Sabtu, 11 Maret 2017, seusai menghadiri pembukaan pameran mebel di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Menurut Presiden, jika saja program e-KTP terlaksana dengan benar, masalah keadministrasian akan terselesaikan. Seperti urusan paspor, SIM, perpajakan, urusan di perbankan, Pilkada, hingga Pilpres. "Semuanya kalau sistem yang dibangun ini benar, ini sudah rampung." Baca: 9 Politikus Ini Kompak Menyangkal Terima Duit E-KTP Korupsi, kata Presiden, membuat proyek KTP elektronik itu terkendala.  Misalnya kekurangan blanko, dan keterlambatan pelaksanaan di sejumlah daerah. Ini tak lain akibat pejabat di Kementerian Dalam Negeri menjadi ragu-ragu mengambil tindakan. "Di Kemendagri sekara

Nasional , Blitar -  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, Jawa Timur, sudah mengeluarkan hingga 1.600 surat keterangan pengganti E-KTP. Cara ini dilakukan untuk mengatasi kosongnya blangko pembuatan kartu tanda penduduk elektronik tersebut. "Untuk E-KTP sampai saat ini masih menggunakan surat keterangan pengganti yang berfungsi seperti E-KTP . Jadi bisa dipergunakan di perbankan, mengurus paspor ke Imigrasi dan kegunaan lainnya," kata Sekretaris Dispendukcapil Kota Blitar Sugeng Wiyono di Blitar, Jumat, 10 Maret 2017. Baca : Lelang Blanko E-KTP, Menteri Tjahjo: Kami Berhati-hati dan Terbuka Menurut Sugeng, alasan mengeluarkan 1.600 surat keterangan pengganti E-KTP karena hingga sekarang keping E-KTP belum terkirim dari pusat. "Sejak Desember 2016 sampai saat ini masih kosong, jadi keping dari pusat belum tersedia," ujarnya. Sugeng menambahkan, pemerintah kota sudah komunikasi dengan pusat, namun karena hingga kini masi

Nasional , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menghadirkan delapan saksi pada sidang kedua kasus e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik pada Kamis, 16 Maret 2017. Agenda sidang langsung pemanggilan saksi karena tidak ada eksepsi dari terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Sugiharto adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Baca: KPK Ingin Sidang Kasus E-KTP Disaksikan Masyarakat, Ini Alasannya   "Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa kami berencana akan menghadirkan delapan saksi dalam persidangan kedua. Belum kami bisa sebutkan namanya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017. Febri mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi antara KPK bersama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan kuasa hukum terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan dalam 90 hari ke

Nasional , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menghadirkan delapan saksi pada sidang kedua kasus e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik pada Kamis, 16 Maret 2017. Agenda sidang langsung pemanggilan saksi karena tidak ada eksepsi dari terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Sugiharto adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Baca: KPK Ingin Sidang Kasus E-KTP Disaksikan Masyarakat, Ini Alasannya   "Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa kami berencana akan menghadirkan delapan saksi dalam persidangan kedua. Belum kami bisa sebutkan namanya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017. Febri mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi antara KPK bersama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan kuasa hukum terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan dalam 90 hari ke

Nasional , Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma meminta bantuan Kejaksaan Agung menyelamatkan aset Pemerintah Kota yang tengah dalam sengketa, Jumat, 10 Maret 2017. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi  mengatakan Kejaksaan Agung sudah memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum supaya dapat menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Surabaya. "Kami berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya mempertahankan aset miliknya," kata Bambang. Baca: Wali Kota Risma Gusar Ada Permen Narkoba di Sekolah Dasar Permintaan pendapat hukum yang diajukan Risma kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI pada Rabu, 8 Maret 2017, terkait dengan sejumlah perkara gugatan. Yaitu gugatan terhadap sebuah waduk di Kecamatan Wiyung, tanah serta bangunan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada di Jalan Profesor Dr. Moestopo, dan sebuah aset di Jalan Basuki Rahmat. Wadu

Nasional , Bojonegoro - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pihaknya siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi pengadaan e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) jika dibutuhkan. "Tentu kami siap (membantu)," ujarnya di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jumat, 10 Maret 2017. Menurut dia, KPK sudah mempunyai fungsi berupa supervisi dan koordinasi antarpenegak hukum. Selain itu, sekarang ini sudah ada perjanjian dengan tiga penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan KPK. Dengan demikian, alur kerja dan juga tupoksinya sudah jelas. “Kan sudah dimulai," kata dia menambahkan. Baca: Kasus Korupsi E-KTP Mulai Disidangkan, Ini Kata Jimly Asshiddiqie Terkait jumlah penyidik di KPK yang terbatas, sementara kasus e-KTP besar dan melibatkan banyak orang, menurut Prasetyo, hal itu tergantung KPK. Yang terpenting, antar-penegak hukum, tentu ada koordinasi. Selain itu, di KPK juga ada anggota sekaligus penyidik dari Kejaksaan. Prasetyo

Nasional , Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh hari ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya itu untuk membahas pemanfaatan data e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) dan nomor induk kependudukan (NIK) menuju single identity number . Langkah itu dilakukan agar semua data kependudukan bisa dimanfaatkan optimal. Zudan menjabarkan data tersebut bisa dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Misalnya, untuk keperluan subsidi, pemberian beras miskin, fasilitas kesehatan, dan perbankan dengan basis nomor induk kependudukan. “Sehingga semuanya bisa terintegrsi,” kata dia di KPK, Jumat, 10 Maret 2017. Baca juga: Ini Alasan Agus Marto Loloskan Skema Multiyears Proyek E-KTP Zudan membantah bahwa kehadirannya di KPK turut membahas proyek e-KTP yang saat ini kasusnya tengah disidangkan. Ia menegaskan kerja sama dilakukan agar data e-KTP dan data nomor induk kependudukan yang sud

Nasional , Palu - Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Suprapto mengatakan, sebanyak 9 orang ditangkap di Tolitoli dan di Parigi.  Mereka diduga terkait dengan kasus terorisme. Detasemen Khusus 88 Antiteror masih mengembangkan dan mendalami peran mereka. “Nanti kalau sudah lengkap (hasul pengusutan) kami sampaikan,” kata Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto di Palu, Jumat, 10 Maret 2017. Hari mengatakan, 6 dari 9 orang itu ditangkap di Tolitoli. Sisanya dibekuk di Parigi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo , mereka ditangkap sekitar pukul 08.00 WITA di sejumlah desa di wilayah tersebut. “Benar, informasi yang kami terima di Tolitoli, ada penangkapan 6 orang tersebut. Cuman belum tau kaitan mereka apa?" kata Alam, salah seorang warga Tolitoli. Mereka yang ditangkap adalah Ss alias Sam, warga Jalan Vetran 2 Kabupaten Tolitoli; IR alias Ican warga Desa Lantapan Kecamatan Galang Tolitoli; KF warga Jalan Pulau Irian Poso Kota; SO war

Nasional , Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan kondisi Jalan Raya Tomo di Kampung Cireki, Desa Bugel, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat yang sempat ambles , belum stabil. Ia mengatakan hanya kendaraan golongan I yang boleh melintas lantaran proses pemadatan jalan yang amblas masih dilakukan. "Angkutan berat tidak boleh melintas di sana dulu, karena pasti kelebihan tonase. Truk angkutan batu bara bisa mencapai 45 ton,” kata dia Dedi, Jumat, 10 Maret 2017. Baca juga: Pemudik Lewat Subang, Siap-siap Dihadang 9 Jebakan Macet Jalan ambles di lokasi tersebut sempat memutus arus lalu lintas kendaraan dari Kadipaten menuju Sumedang pada Senin, 6 Maret 2017. Sehari setelahnya, jalan penghubung Bandung-Cirebon di KM 68+815 itu sudah dapat dilewati dengan pemberlakuan buka tutup arus kendaraan. Hingga saat ini, rekayasa lalu lintas masih diberlakukan karena kondisi jalan yang rawan. Menurut Dedi, saat ini Jalan Tol Cipali menjadi andala

Nasional , Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi langkah partainya membentuk Brigade Beringin. Ia mendorong agar unsur Golkar ini aktif menjaga keamanan partai dan meminta anggotanya siap ditugaskan kapan dan di manapun. “Saya melihat saudara-saudara sudah diuji saat pilkada putaran putaran pertama di DKI,” kata Novanto di kantor DPP Partai Golkar, Jumat, 10 Maret 2017. Tugas Brigade Beringin, kata Novanto, dalam waktu dekat adalah mengawal pilkada di DKI Jakarta putaran kedua. Secara umum tugas dari Brigade Beringin adalah menjaga harkat dan martabat Partai Golkar. Mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan jika ada upaya penyerangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada partai. Baca: Kasus E-KTP Bikin Resah Golkar, Muncul Desakan Munaslub Putaran 2 Pilkada DKI, Golkar Siap Dampingi Relawan Ahok-Djarot Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyerahkan 215 Brigade Beringin dari DPD Partai Golka

Nasional , Jakarta -  Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyerahkan 56 mantan teroris yang tinggal di wilayah Jawa Barat untuk menjalani program deradikalisasi yang dilakukan Pemkab Purwakarta. "Mereka kami serahkan ke Pak Dedi (Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi)," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, usai memberikan ceramah di hadapan ratusan pelajar Sekolah Idiologi Purwakarta, di taman Maya Datar Purwakarta, Jumat, 10 Maret 2017. Para mantan teroris itu, ujar dia, selama ini juga dalam pembinaan deradikalisasi BNPT. Kepercayaan yang diberikan BNPT, Irfan menjelaskan, karena Dedi dinilai berhasil melakukan deradikalisasi terhadap mantan teroris Agus Marshal. Bahkan Agus kini jadi salah satu pengajar di Sekolah Idiologi dan Akademi Kebangsaan. Baca: Mantan Teroris Agus Marshal, Gagal Ternak Ayam Jadi Mandor  Dedi yang diberi amanah BNPT tersebut menyatakan kesiapannya. "Ya, kami bersedia untuk membina mereka yang semula ber

Nasional , Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan, dirinya mendukung langkah-langkah Presiden Joko Widodo mengatur dan menertibkan penyimpangan di medsos atau media sosial. Asalkan, dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi dan adil. "Jangan tebang pilih dan jangan kelewat batas," kata SBY saat memberikan pidato politiknya di acara Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa, 7 Februari 2017. Baca juga: SBY: Terlalu Dini Bicara Pemilu 2019 Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya Menurut Presiden Indonesia ke-6 ini, di media sosial sekarang ada sebuah kelompok yang tak terlihat, yang siap menyerang siapapun bila ucapannya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa. "Sebuah kekuatan yang tidak kentara," ujarnya. SBY pun merasa dirinya adalah salah satu korban dari “ the invisible group ” itu. Menurut dia, kelompok ini bekerja bag

Nasional , Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader partainya mengawasi jalannya Pilkada. SBY ingin para kader partai menjadi mata dan telinga, dalam mencegah bentuk kecurangan di dalam Pilkada serentak di 15 Februari mendatang. Baca juga: SBY: Terlalu Dini Bicara Pemilu 2019 Karena itu, SBY merasa senang ada satuan tugas anti-kecurangan Pilkada. "Saya senang ada satuan tugas anti-kecurangan, cegah dan lawan kecurangan," kata Yudhoyono saat berpidato dalam acara Dies Natalis Partai Demokrat ke-15, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa 7 Februari 2017. Silakan baca: Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Ja batannya Yudhoyono menghimbau kepada kadernya untuk mencegah kecurangan Pilkada, dengan membekali diri akan pengetahuan jenis-jenis kecurangan. Dia menambahkan kekurangan tersebut bisa terjadi secara manual dan digital. Simak: SBY Minta TNI, BIN dan Polri Netral Dalam Pemilihan umum Presiden ke-6 In

Nasional , Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI, Polri, dan BIN (Badan Intelijen Negara), agar tetap netral dalam setiap pemilihan umum (pemilu). SBY mengaku mendengar berita tak sedap soal netralitas ketiga institusi tersebut. "Mudah-mudahan berita itu tidak benar, saya sedih mereka kalau tidak netral," kata SBY saat berpidato dalam acara Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa 7 Februari 2017. Baca juga: SBY: Terlalu Dini Bicara Pemilu 2019 Yudhoyono mengaku dirinya merupakan salah satu pelaku utama reformasi TNI dan Polri, dan agenda penting reformasi adalah menjauhkan TNI dan Polri dari politik praktis. Dia mengungkapkan pernah ada suatu masa di mana institusi tersebut tak netral dalam pemilu. Ketika itu, tutur SBY, TNI berperilaku partisan dan berafiliasi dengan satu partai politik. Sehingga akhirnya berakibat mahal, masyarakat marah dengan hal tersebut, dan akhirnya ter

Nasional , Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju bila ada pemakzulan pada Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat, menurut SBY, tetap konsisten mendukung Presiden Jokowi beserta pemerintahannya guna menuntaskan masa baktinya. "Tidak ada niat sekecilpun, apalagi tindakan, untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan," kata SBY saat memberikan pidato politiknya di acara Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa, 7 Februari 2017. Baca juga: SBY: Terlalu Dini Bicara Pemilu 2019 Pada Desember 2016 lalu, polisi menangkap sejumlah aktivis atas tuduhan makar. Menurut SBY hal ini adalah jenis kejahatan yang serius. Bila terbukti, maka hukum harus ditegakkan dengan tegas. "Saya pribadi, tidak pernah setuju dengan penjatuhan Presiden di tengah jalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh konstitusi," ujarnya. Baca pula: Ada Penyadapan, SBY: Resp